JawaPos Radar | Iklan Jitu

Selain Indonesia Raya di Bioskop, Ini 6 Kebijakan Plin Plan Pemerintah

01 Februari 2019, 15:41:18 WIB
Selain Indonesia Raya di Bioskop, Ini 6 Kebijakan Plin Plan Pemerintah lainnya
Ilustrasi: baru dua hari dikeluakan, Kemenpora cabut kembali surat imbauan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap sebelum pemutaran film di bioskop. (pixabay)
Share this

JawaPos.com - Lagu Kebangsaan Indonesia Raya batal akan sering terdengar untuk penggemar film. Sebab, Baru dua hari dikeluarkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akhirnya mencabut kebijakan yang mengharuskan menyanyikan lagu Indonesia Raya di setiap jelang pemutaran film di bioskop.

Pencabutan surat imbauan bernomor 1.30.1/Menpora/l/2019 yang berisi aktivitas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebellum pemutaran film, dilakukan karena adanya resistensi tinggi atas kebijakan yang baru dibuat pada 30 Januari tersebut.

Selama pemerintahan Jokowi selain kebijakan Kemenpora juga ada beberapa kebijakan lain yang dicabut kembali atau dihapuskan padahal belum lama dikeluarkan. Berikut sejumlah kebijakan tersebut berdasarkan rangkuman JawaPos.com.

Indonesia Raya, WR Supratman - Addie MS & Twilite Orchestra: (YouTube/ ADDIE M.S.)

1. Presiden Jokowi anulir kebijakan Menhub soal Ojek dan Taksi online.

Hingga saat ini, transportasi online masih diperbolehkan beroperasi. Aturan tersebut dinyatakan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan setelah dipanggil Presiden Jokowi yang mempertanyakan larangan transportasi online yang sebelumnya dibuat olehnya.

Pemerintah bahkan akan mengubah undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak mengakomodasi kendaraan roda dua sebagai transportasi publik. Sebab, pemerintah merasa belum bisa menyediakan transportasi yang layak.

2. Presiden Jokowi Batalkan kenaikan uang muka mobil pejabat

Presiden pada awal Juli 2015 silam juga membatalkan untuk menaikkan tunjangan uang muka mobil pejabat setelah mendapat reaksi keras dari masyarakat. Sehingga, peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan dicabut. 

Jokowi saat menandatangani perpres tersebut mengaku tidak mencermatinya satu per satu.

3. Baru Diteken 3 Hari, Presiden Jokowi Revisi Aturan soal JHT

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja akhirnya merevisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan setelah mendapat protes dari masyarakat.

Saat itu, keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 berisi tentang JHT boleh dicairkan setelah 10 tahun bekerja. Tetapi, baru tiga hari diteken, aturan itu direvisi. 

Revisi tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar mereka yang mengalami PHK dapat mencairkan JHT yang tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya. Sedangkan, dalam revisi tersebut, para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bisa mencairkan JHT satu bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja.

4. Membatalkan Kenaikan Harga Premium

Saat gelaran IMF World Bank tengah berlangsung di Bali, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan bahwa harga BBM jenis premium akan naik per Rabu 10 Oktober 2018 pukul 18.00.

Harga premium naik menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sedangkan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali. Jonan bahkan menyebut bahwa kenaikan harga premium ini sesuai arahan Presiden Jokowi.

Namun, belum sempat dilaksanakan, kebijakan itu langsung dibatalkan. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan bahwa harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

5. Membatalkan Kebijakan Daftar Negatif Investasi di Sektor UMKM

Turunan dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut ada 25 bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing. Bidang usaha itu antara lain, usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti warung internet. 

Darmin mengungkapkankebijakan itu dikeluarkan guna menekan defisit transaksi, dengan cara mengundang masuk investasi asing ke dalam negeri. 

Namun, kebijakan itu langsung menunai beragam kritik, khususnya dari kalangan pengusaha hingga kubu oposisi.

Akibatnya, satu pekan berlalu, Jokowi mengeluarkan pernyataan dan memastikan akan mengeluarkan sektor UMKM dari revisi DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Hal itu dia sampaikan dalam Rapimnas Kadin di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (28/11) yang juga dihadiri oleh Darmin Nasution. 

6. BP Batam tidak Jadi Dibatalkan

Keputusan pembubaran BP Batam diambil oleh Presiden Jokowi setelah melakukan rapat terbatas mengenai Pengembangan Batam, di Kantor Presiden, 12 Desember 2018. Ketika itu, Jokowi memutuskan membubarkan BP Batam karena adanya dualisme kewenangan dengan Pemda. Akibatnya, realisasi investasi di wilayah ini berjalan lambat.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan terjadi kesalahpahaman mengenai bubarnya BP Batam. Menurutnya, BP Batam tidak dibubarkan melainkan dirombak.

Editor           : Novianti Setuningsih
Reporter      : Aginta Kerina Barus

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini